Dinkes Kabupaten Tangerang Gelar Koordinasi Sistem Rujukan, Perkuat Pembinaan dan Pengawasan Fasyankes

KABUPATEN TANGERANG – Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan tema “Koordinasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tangerang” pada Senin (29/6/2026) di Lemo Hotel.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis untuk menyelaraskan pemahaman serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan pelayanan kesehatan dalam penerapan sistem rujukan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Tangerang, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tangerang, serta perwakilan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan, di antaranya PERSI, ARSADA, ARSSI, IDI, PDUI, ASKLIN, dan FKFI.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa sistem rujukan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat koordinasi dan komitmen bersama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar sistem rujukan di Kabupaten Tangerang berjalan sesuai regulasi, menjunjung etika pelayanan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan bukan semata pengendalian, tetapi upaya bersama untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan,” ujarnya.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menghasilkan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran etika maupun regulasi dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Pada sesi materi, peserta mendapatkan pemaparan dari Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Materi yang disampaikan meliputi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan serta Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor: 400.7.3/1927/DINKES/2026.

Dalam paparannya, disampaikan pentingnya penguatan tata kelola rujukan pelayanan kesehatan yang berlandaskan regulasi, transparansi informasi layanan, serta pengawasan yang berkelanjutan guna menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, seluruh peserta menyepakati beberapa poin penting sebagai tindak lanjut pembinaan dan pengawasan, yaitu:

1.     Larangan Pemberian Imbalan (Gratifikasi Rujukan)
Direktur Rumah Sakit wajib melakukan pengawasan ketat kepada manajemen dan tenaga medis agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk uang maupun barang kepada fasilitas kesehatan, Puskesmas, klinik, maupun praktik mandiri.

2.     Pengalihan Kasus Rujukan Sesuai Kemampuan Rumah Sakit
Rumah sakit wajib mengalihkan kasus rujukan pasien yang tidak sesuai dengan pemetaan kemampuan pelayanan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.     Pembaruan Data Secara Real-Time
Direktur Rumah Sakit wajib melakukan pemantauan serta pembaruan data RS Online secara rutin dan berkala guna mendukung keterbukaan informasi layanan.

4.     Penerapan Sanksi dan Penegakan Aturan
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan pembinaan dan pengawasan ini, Kepala Dinas Kesehatan akan memberikan surat peringatan maupun sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan berharap sistem rujukan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

(Dinkes Kab.Tangerang/ppm/fq)

Nomor : PR/055-DINKES/VI/2026