Tim Gabungan BBPOM Periksa Usaha Dagang Tak Bernomor Register

TIM Gabungan Balai Besar POM menggelar operasi penindakan atas produksi UD Finiline Indo Langgeng di Kampung Serdang,  RT 12/RW 10 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, yang ditengarai berproduksi tak sesuai perizinannya.

Tim gabungan dipimpin Tim Balai Besar POM Serang, Loka POM Tangerang, Deperindag Kabupaten Tangerang, dan Polres Kota Tangerang datang ke lokasi Senin (9/9/2019).

Unsur dari Dinkes Kabupaten Tangerang diwakilkan kepada Seksi Farmasi, Pengawasan Keaman Pangan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, yang datang sebagai pendamping.

Dude Sadwaludin ST, Anggota Tim Gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Selasa (11/9/2019), menjelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat dan data dari tim, perusahaan ini sebelumnya sering menolak kedatangan tim kesehatan dari puskesmas maupun dinas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan perizinan dan kelayakan produksinya. Sehingga akhirnya sulit untuk diberi pembinaannya.

Berbagai alasan selalu disampaikan mereka. “Semisal kemarin saja, awalnya petugas satpam UD itu melarang tim masuk untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diberi penjelasan kedatangan tim sesuai aturan hukum, baru tim gabungan diperbolehkan masuk. Tetapi itupun setelah 40 karyawannya dipulangkan terlebih dahulu.”

Diungkapkan Dude Sadwaludin ST, perusahaan ini sebelumnya memang pernah memiliki Nomor Registrasi PIRT dengan No 606360405042, jenis pangan snack, tertanggal 6 Oktober 2004 dengan alamat Serdang Kulon, RT 08/04 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan. Alamat produksi saat ini, jelas sudah tidak sesuai dari data bese yang ada.

Menurut M Tohirudin sebagai kepala keamanan, perusahaan ini pindah sejak 5 tahun lalu. Sementara nomor register di setiap lebel snack tidak sesuai karena Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak pernah mengeluarkan nomor register.

Tentu saja, papar Dude Sadwaludin ST, hal itu sudah melanggar aturan yang diatur Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sesuai pasal itu, “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaiman dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000.”

Terkait itu, tim pun melakukan pemeriksaan terhadap karyawan sebagai saksi, sementara untuk pemilik akan diproses lebih lanjut. Bahan kemasan dan produksi jadinya pun selanjutnya diamankan Penyidik BBPOM Serang, terang Dude Sadwaludin ST.