Dua Toko Obat Ilegal Ditutup Tim Pembina Dinas Kesehatan

RAJEG – Dinkes Kabupaten Tangerang melalui Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan didampingi petugas puskesmas dan Loka POM Kabupaten Tangerang melakukan pembinaan dan pengawasan toko-toko obat di wilayah Kecamatan Rajeg dan Sukadiri.

Dalam kegiatan dilaksanakan Selasa (29/1/2019), ditemukan 2 toko obat bermasalah yang tidak memiliki perizinan. Keduanya adalah Apotek Yayah di wilayah Kecamatan Sukadiri dan Apotek Rajeg di wilayah Kecamatan Rajeg.

Dude Dadwaludin, Petugas Seksi Farmasi Dinkes Kabupaten Tangerang, menjelaskan temuan masalahnya adalah keduanya memasang spanduk apotek tanpa terlebih dahulu melengkapi perizinan usahanya, melakukan kegiatan farmasi tetapi tidak memiliki tenaga ahlinya, menjual obat keras dan ditemukan menjual obat tanpa izin edar.

Diuraikan kedua apotek itu dinyatakan ilegal karena saat pemeriksaan pemilik dan penanggung-jawabnya tidak bisa menunjukan surat izin apapun, termasuk tak memiliki perizinan apotek yang dikeluarkan dinas kesehatan.

Akhirnya, ungkap Dude Dadwaludin, petugas pun menurunkan spanduk nama apotek dan tokonya ditutup. Pemilik tenpat usaha itu bisa membuka kembali usahanya setelah mengurus perizinannya. “Untuk itu, pemilik apotek kami minta datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk mengurus perizinannya.”

Sementara Muji Harja M Farm Apt, Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, mengakui sebenarnya pembinaan ke toko-toko obat sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Waktu itu, tercatat ada 91 toko obat yang ilegal.

Namun memasuki tahun 2017 dan 2018, pengusahaan toko obat ilegal menurun. Tahun ini kelihatanya mulai tumbuh kembali toko-toko obat ilegal, maka dianggap perlu dilakukan pembinaan dan pengawasannya kembali  ke lapangan.

Bila ditemukan ada toko obat ilegal, “langsung kami tutup.” Bahkan setelah diperintahkan untuk mengurus izin diabaikan, “maka kami bekerja-sama dengan pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukumnya.”

Tujuannya jangan sampai masyarakat dirugikan dengan penjualan obat keras dan obat yang tidak memiliki izin edar yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.